SF consulting ID

CVC Di Tiga Wilayah Jadi Langkah Bea Cukai Dukung Pengembangan Industri (Jakarta) Bea Cukai terus memperkuat perannya sebagai fasilitator perdagangan dan pemberi asistensi industri dengan secara konsisten menggelar kegiatan Customs Visit Customers (CVC). Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin sinergi dengan pelaku usaha dalam mendukung kelangsungan dan perkembangan industri di berbagai daerah, termasuk Bogor, Tanjung Balai Karimun, dan Morowali. Program ini menjadi bagian dari upaya Bea Cukai untuk meningkatkan daya saing industri dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Seperti yang dilakukan Kantor Bea Cukai Bogor melakukan kunjungan ke perusahaan produsen tas dan dompet yang telah berhasil merambah pasar ekspor. Sejak mendapatkan fasilitas kawasan berikat pada 2011, perusahaan tersebut terus berkembang pesat dan pada 2018 memperoleh fasilitas kawasan berikat mandiri. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk memastikan pemanfaatan fasilitas berjalan optimal serta mendengarkan langsung kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Selain di Bogor, Kantor Bea Cukai Morowali juga turut berperan dalam mendukung industri lokal dengan hadir dalam peresmian hanggar baru di sebuah perusahaan. Hanggar tersebut akan menjadi pusat logistik yang efisien untuk mendukung aktivitas industri di kawasan tersebut. Budi Prasetiyo menekankan bahwa sinergi antara Bea Cukai dan sektor industri diharapkan dapat mendorong kelancaran operasional dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Sementara itu Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun mengunjungi dua UMKM. Kunjungan ini difokuskan pada pembahasan proses bisnis, kendala operasional, serta upaya peningkatan kualitas sinergi dengan pelaku usaha di sektor madu kelulut dan tambak udang. Melalui pertemuan ini, Bea Cukai berharap dapat memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi para pelaku usaha. Kegiatan CVC tidak hanya bertujuan memberikan asistensi teknis, tetapi juga menjadi wadah diskusi strategis antara pemerintah dan dunia usaha. Dengan pendekatan langsung ke lapangan, Bea Cukai dapat lebih memahami dinamika industri dan memberikan solusi konkret untuk berbagai tantangan. Budi Prasetiyo menegaskan bahwa program ini akan terus dijalankan untuk memperkuat peran Bea Cukai sebagai mitra strategis dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Rp) https://bit.ly/sfcnews #sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Penerimaan APBN Wilayah DKI Jakarta Capai Rp 1.072,37 Triliun (Jakarta) Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah DKI Jakarta menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga 31 Oktober 2024, kontraksi pendapatan APBN di Jakarta semakin menipis. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jakarta Khusus, Yari Yuhariprasetia mengungkapkan bahwa penerimaan pajak di Jakarta mencapai Rp 1.072,37 triliun, atau 88,87 % dari target pajak 2024. Namun, pendapatan pajak secara neto masih mengalami kontraksi sebesar 2,29 %. Penurunan terbesar terjadi pada PPh Non-Migas yang mengalami penurunan hingga 6,05 %, terutama disebabkan oleh turunnya PPh Pasal 25/29 Badan. Meskipun begitu, sektor PPN mengalami kinerja yang positif, terutama didorong oleh peningkatan kinerja PPN Impor dan PPN lainnya. Sementara itu, PPh Migas mengalami penurunan akibat turunnya pendapatan dari PPh Minyak Bumi dan Gas Alam akibat penurunan lifting migas. Beberapa sektor utama penerimaan perpajakan menunjukkan sinyal positif. Hal ini mengindikasikan bahwa tren kontraksi penerimaan APBN di Jakarta pada tahun 2024 semakin menipis. Aktivitas ekonomi di sektor usaha non-komoditas terlihat tumbuh, yang menandakan bahwa kondisi ekonomi Jakarta semakin membaik. Selain itu, Kepala Bidang Perbendaharaan KPU BC Tanjung Priok, Andi Hermawan, turut menyampaikan informasi terkait kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai Jakarta. Hingga 31 Oktober 2024, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 19,38 triliun atau 69,98 % dari target APBN. Penerimaan ini mengalami penurunan tipis sebesar 0,67 % karena turunnya Bea Masuk, meskipun produksi dan tarif cukai mengalami kenaikan yang mendorong pertumbuhan positif sektor tersebut. Sementara itu, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Sampai dengan akhir Oktober 2024, PNBP mencapai Rp 320,33 triliun atau 135,75 % dari target. Meskipun ada penurunan sebesar 2,42 % akibat turunnya harga komoditas, PNBP yang didorong oleh sektor Sumber Daya Alam tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid. (Rp) https://bit.ly/sfcnews #sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Pemerintah Beri Sinyal Positif Perpanjangan Insentif PPh Final 0,5 % Bagi UMKM (Jakarta) Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mendapat respon positif dari Kementerian Keuangan atas usulan perpanjangan insentif pajak penghasilan (PPh) Final 0,5 % untuk pelaku UMKM. Usulan ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku UMKM yang tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi. Langkah ini dianggap penting mengingat perekonomian Indonesia yang masih mengalami fluktuasi. Maman menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah memberikan respon positif terhadap usulan tersebut. Menurut Maman, dalam pembicaraan tingkat teknis, kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman mengenai perpanjangan insentif pajak ini. “Secara pembicaraan di level teknis sudah ada kesepahaman. Tinggal nanti saya tindaklanjuti dengan bu Sri Mulyani,” ungkap Maman yang dikutip dari Kontan pada Kamis (29/11). Menurut Maman, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban bagi para pelaku UMKM di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian. “Kita semangatnya adalah meringankan beban teman-teman UMKM di tengah kondisi situasi ekonomi yang mungkin masih up and down. Jadi nanti concern-nya adalah bagaimana kebijakan nanti yang dikeluarkan itu tidak memberatkan teman-teman pengusaha UMKM,” sambung Maman Namun, Maman mengungkapkan bahwa durasi perpanjangan insentif PPh Final 0,5 % belum diputuskan secara final. Meskipun demikian, ia berharap kebijakan tersebut dapat berlangsung selama mungkin. “Kalau saya sih inginnya pasti selama-lamanya dari sisi UMKM. Tapi kan kita harus melihat dari semua aspek,” jelas mantan Anggota DPR RI tersebut. Peraturan terkait pajak UMKM saat ini, hanya mengatur bahwa tarif PPh Final 0,5 % untuk UMKM hanya berlaku hingga akhir tahun 2024. Sedangkan mulai tahun 2025, wajib pajak UMKM tidak lagi dapat menikmati tarif tersebut dan harus membayar pajak sesuai ketentuan umum. Hal ini diperkirakan akan berdampak pada sekitar 1,23 juta pelaku UMKM yang akan beralih ke tarif pajak normal pada 2025, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Ketentuan yang berlaku. (Rp) https://bit.ly/sfcnews #sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #umkm #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Pemerintah & OECD Selaraskan Proses Aksesi Demi Visi Indonesia Emas 2045 (Jakarta) Indonesia masih berproses menjalani aksesi untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama sejumlah negara lainnya, seperti Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand. Sebagai bagian dari tahapan tersebut, Indonesia sedang melakukan penilaian mandiri terkait kebijakan, regulasi, dan standar nasional yang akan dibandingkan dengan instrumen OECD. Hasil dari penilaian ini nantinya akan dituangkan dalam dokumen Initial Memorandum. Dalam rangka mendukung proses aksesi ini, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengunjungi Indonesia pada 25-28 November 2024. Salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah menghadiri pertemuan dengan sejumlah pejabat di pemerintahan, termasuk pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pada kesempatan tersebut, pemerintah membahas perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk fokus Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, serta kemajuan proses aksesi Indonesia ke OECD. Menko Airlangga jug menyampaikan apresiasi atas peluncuran Indonesia Report oleh OECD yang telah diterima dengan baik oleh Presiden Prabowo. Ia juga berharap laporan tersebut dapat sejalan dengan rencana pemerintah, terutama dalam hal peta jalan energi hijau, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. “Mudah-mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan Pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau. Dan kemudian juga sejalan dengan energy securities, serta program ketahanan pangan, termasuk makanan bergizi gratis yang juga menjadi prioritas,” ungkap Menko Airlangga yang dikutip pada Kamis (28/11). Pada kesempatan yang sama, Sekjen Cormann menyatakan bahwa proses aksesi ini akan memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga untuk OECD. “Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Dan proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” ungkap Sekjen Cormann yang dikutip pada Kamis (28/11). Menurutnya, Indonesia memiliki banyak sektor yang berpotensi memberikan pembelajaran berharga, termasuk dalam ekonomi digital, di mana Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Cormann juga berharap bahwa keanggotaan OECD akan mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045. (Rp) https://bit.ly/sfcnews #sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #oecd #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

SF CONSULTING BUSINESS PROCESS FREE MORNING BRIEFING "Persiapan perhitungan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Akhir Tahun" By SF Consulting - Crowe Indonesia Thursday, 05 December 2024 10.00 - 11.30 AM (Jakarta Time) Live on ZOOM Registration: tinyurl.com/Reg051224 CFF: tinyurl.com/CFF051224 Kindly for Your Attention: •     Free invitation •     Event will be start at 10.00AM Jakarta time •     The presentations will be delivered in Bahasa Indonesia •     Register online to get zoom id and password •     Name in the zoom which being used during the event must be the same as the name in the registration For More Information: Telp: +62 21 57944548 Contact Person: Nia/Dian Email: nia@sfconsulting.co.id Visit our website: https://lnkd.in/gxB4BU2

Bea Cukai Aktif Perkuat Program Pemberdayaan UMKM Di Tiga Wilayah (Jakarta) Bea Cukai turut aktif terlibat dalam program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Makassar, Parepare, dan Tangerang Selatan. Partisipasi ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih berorientasi pada ekspor, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tercatat UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, mencakup hampir 99 % unit usaha di tanah air. Sektor ini juga berkontribusi hingga 60,51 % terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap hampir 97 % tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting bagi kemajuan ekonomi negara. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo menyatakan bahwa Bea Cukai terus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi sektor UMKM. “UMKM memiliki peran strategis dalam menyokong perekonomian Indonesia. Untuk itu, Bea Cukai terus berupaya memberikan kontribusi terbaik agar meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian,” ungkap Budi yang dikutip pada Rabu (27/11). Seperti yang dilakukan kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) turut hadir dalam kegiatan promosi UMKM di Makassar. Acara yang melibatkan 30 buyer internasional tersebut bertujuan memperkenalkan potensi investasi dan perdagangan di Sulawesi Selatan. Selain itu, Kantor Bea Cukai Parepare juga mengedukasi pelaku UMKM tentang prosedur ekspor melalui acara Business Development Services (BDS) yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Parepare. Sementara itu di Tangerang Selatan, Kanwil Bea Cukai Banten dan Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta turut berpartisipasi dalam bazar dan sosialisasi UMKM yang digelar oleh Kementerian Keuangan. Budi menambahkan bahwa melalui program-program ini, diharapkan lebih banyak pelaku UMKM yang memahami dan terlibat dalam kegiatan ekspor, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian Indonesia. (Rp) https://bit.ly/sfcnews #sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Realisasi Pendapatan APBN Di Jatim Capai 73,58 % (Surabaya) Kinerja ekonomi yang positif di Provinsi Jawa Timur, terungkap dari hasil kinerja APBN yang tercatat di Kementerian Keuangan Regional Jawa Timur hingga Oktober 2024. Perekonomian Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 4,91 %, didorong oleh permintaan ekspor yang semakin tinggi. Berdasarkan data perdagangan internasional bulan September 2024, ekspor mengalami kenaikan signifikan sebesar 14,95 % dengan nilai mencapai US$ 2,16 miliar. Pada sektor Pendapatan Negara, realisasi pendapatan di wilayah Jawa Timur mencapai Rp 211,64 triliun, yang setara dengan 73,58 % dari target Rp 287,6 triliun. Penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar Rp 204,88 triliun atau 72,62 % dari target. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat melebihi target dengan mencapai 122,63 % atau Rp 6,75 triliun, dibandingkan target Rp 5,5 triliun. Dari sisi penerimaan perpajakan, kontribusi terbesar berasal dari kanwil Pajak yang mencatatkan Rp 96,96 triliun atau 74,51 % dari target. Sedangkan kanwil Bea Cukai yang mencapai Rp 107,93 triliun atau 71,01 % dari target. Pemerintah juga mencatatkan peningkatan dalam realisasi insentif fiskal yang mencapai Rp 695,45 miliar, atau naik 67,98 % dibandingkan periode sebelumnya. Insentif fiskal ini difokuskan untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah, mengendalikan inflasi, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial. Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun, dan Kabupaten Lamongan menjadi penerima terbesar dari insentif fiskal tersebut. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Didyk Choirul menyatakan bahwa transfer ke daerah telah memberikan manfaat signifikan bagi daerah-daerah penerima, dengan berbagai output yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. “Transfer ke Daerah, telah memberi manfaat dari penyalurannya dengan banyak output yang dihasilkan, yang tentu ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Didyk Choiroel yang dikutip pada Rabu (27/11). Selain itu, anggaran untuk berbagai sektor pembangunan di Jawa Timur juga terlihat signifikan. Hingga Oktober 2024, alokasi Dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk pembangunan infrastruktur di antaranya untuk jalan sebesar Rp740,57 miliar, irigasi Rp 135,30 miliar, air minum Rp 243,61 miliar, dan pertanian Rp 217,43 miliar. Sektor pendidikan juga mendapat perhatian dengan alokasi sebesar Rp 1,06 triliun untuk pembangunan fasilitas pendidikan, rehabilitasi sekolah, serta pengadaan peralatan praktik. (Rp) https://bit.ly/sfcnews #sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Survei Ekonomi OECD Di Indonesia Tunjukkan Prospek Ekonomi Terkini (Jakarta) Indonesia kembali memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi global dengan komitmen terhadap masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari hasil Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024, dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa survei ini menjadi bukti nyata dari kemitraan yang semakin erat antara Indonesia dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Sri Mulyani menyatakan rasa senangnya atas diterbitkannya laporan tersebut, yang memberikan gambaran mendalam tentang situasi ekonomi Indonesia, termasuk isu-isu struktural yang perlu ditangani. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun menghadapi tantangan global, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 %. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi domestik, investasi, dan sektor manufaktur yang didorong oleh hilirisasi industri. “Sebuah laporan komprehensif yang memberikan perspektif mendalam mengenai situasi ekonomi Indonesia serta isu-isu struktural yang perlu kita tangani,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip pada Rabu (27/11). Menkeu juga menyoroti beberapa indikator ekonomi positif, seperti inflasi yang terkendali pada angka 1,71 % pada Oktober 2024, serta surplus perdagangan yang telah tercatat selama 54 bulan berturut-turut. Ia menyebutkan bahwa inflasi Indonesia tetap berada pada level yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia. Sementara itu, surplus perdagangan menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan reformasi struktural dan transformasi ekonomi. Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi yang inklusif, dengan menguatkan struktur ekonomi, khususnya melalui hilirisasi industri, terutama pada sektor mineral strategis seperti tembaga dan nikel. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Menkeu juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan penyediaan makanan bergizi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transisi hijau dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Ia juga mengapresiasi dukungan OECD, yang menurutnya sangat membantu Indonesia dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan menjadi bagian dari ekonomi global yang semakin maju dan inklusif. (Rp) https://bit.ly/sfcnews #sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #oecd #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan KEK Dan PSN (Jakarta) Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak awal bergulir hingga Q3-2024, total investasi di KEK mencapai Rp 242,5 triliun, menciptakan lapangan pekerjaan bagi 151.260 orang, serta menarik investasi dari 394 perusahaan. Sedangkan sepanjang 2024 hingga September saja, nilai investasi yang terealisasi tercatat sebesar Rp 68,43 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.169 orang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar KEK terus didorong untuk menarik lebih banyak investasi, terutama yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja Presiden ke beberapa negara. Airlangga menambahkan, salah satu sektor yang perlu diperhatikan adalah pengembangan data center sebagai bagian dari upaya menarik lebih banyak investasi. Terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), Presiden Prabowo juga meminta agar 18 proyek yang direncanakan selesai pada tahun 2024 dapat dipercepat. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan bendungan, jalan tol, dan infrastruktur penting lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah menargetkan puluhan proyek lainnya dapat selesai pada tahun 2025 mendatang. “Karena direncanakan di tahun ini 18 proyek selesai sedangkan 30 lagi akan selesai di tahun 2025,” ungkap Menko Airlangga dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan yang dikutip pada Rabu (27/11). Menko Airlangga juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya kajian terkait dengan Giant Sea Wall (GSW), sebuah proyek besar yang bertujuan untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan bencana alam di Indonesia. Pembiayaan untuk proyek ini direncanakan akan dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek tersebut. (Rp) https://bit.ly/sfcnews #sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #proyekstrategisnasional #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Bea Cukai Beri Izin PLB Untuk Distributor Solar Turbine (Jakarta) Kanwil Bea Cukai Jakarta memberikan izin fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada sebuah perusahaan. PLB adalah sebuah gudang multifungsi yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan barang impor maupun lokal dengan fasilitas perpajakan dan kepabeanan, serta memberikan fleksibilitas operasional. Izin ini diberikan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rusman Hadi menjelaskan bahwa pemberian fasilitas PLB merupakan salah satu upaya Bea Cukai dalam mendukung perkembangan industri dalam negeri. Bea Cukai berperan sebagai trade facilitator dan industrial assistance, memberikan berbagai fasilitas kepabeanan yang mendukung kelancaran kegiatan industri, baik dalam aspek fiskal maupun prosedural. Perusahaan yang berlokasi di Jakarta Pusat tersebut, merupakan salah satu industri besar yang bergerak di bidang penyediaan turbin solar dan suku cadang untuk mendukung industri minyak dan gas. Dengan adanya fasilitas PLB, perusahaan ini akan mendapatkan kemudahan dalam proses kepabeanan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor industri dalam negeri secara lebih efisien. Proses pemberian izin PLB untuk perusahaan juga berlangsung cepat, hanya satu jam setelah perwakilan perusahaan memaparkan profil bisnis mereka. Pemaparan tersebut merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi sebelum izin diberikan. Bea Cukai berharap perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan optimal untuk mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan daya saing. Rusman Hadi berharap perusahaan dapat mengikuti seluruh aturan yang ada dalam memanfaatkan fasilitas PLB. Ia juga mengungkapkan harapannya agar fasilitas ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar global. (Rp) https://bit.ly/sfcnews #sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance