Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Visi Kementerian Keuangan: Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu : 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat; 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. Untuk kemudahan akses layanan informasi, Kementerian Keuangan menyediakan pusat kontak layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu PRIME) yang dapat dihubungi melalui: a. Layanan pusat kontak pada nomor telepon 134, b. Layanan pusat kontak untuk panggilan internasional pada nomor telepon +6221-23507011, c. Layanan email melalui kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, d. Layanan live chat atau formulir website melalui www.kemenkeu.go.id/hubungi-kami, e. Layanan WhatsApp pada nomor telepon +6281310004134. Waktu layanan untuk pusat kontak layanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu PRIME) adalah hari Kerja (Senin - Jumat) pukul 08.00 - 16.00 WIB.
Link eksternal untuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia
JL DR Wahidin Raya No 1
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, ID
PPN menjadi hal yang ramai diperbincangkan masyarakat akhir-akhir ini, khususnya terkait penyesuaian tarif di Indonesia dibandingkan dengan Vietnam. Namun, tahukah Temankeu? Perbedaan tarif hanyalah salah satu aspek. Ada sejumlah perbedaan menarik lainnya dalam penerapan PPN di kedua negara ini. Apa saja perbedaannya? Simak pada infografik di bawah ini!
Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Diantara langkah strategis yang dilakukan adalah membangun berbagai jenis jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil, mendukung mobilitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang serta jasa. Salah satu inovasi yang digunakan adalah penerapan jembatan jenis Callender-Hamilton yang memiliki keunggulan berupa konstruksi yang cepat, efisien, dan fleksibel. Dengan infrastruktur yang andal, kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh penjuru negeri.
Tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004 menjadi pengingat mendalam tentang betapa pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi bencana. Dalam upaya memperkuat mitigasi bencana di masa depan, "pooling fund bencana" untuk penanganan bencana menjadi salah satu inovasi. Apa itu "pooling fund bencana"? Simak video #UangKitaBuatApa berikut ini!
Pekerja dan industri padat karya merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong daya beli masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang menantang, perlindungan terhadap pekerja dan keberlangsungan industri padat karya menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah telah menyiapkan stimulus ekonomi bagi industri padat karya dan kesejahteraan pekerja di tahun 2025. Apa saja bentuk stimulus tersebut? Simak pada infografik berikut!
Transmisi energi mempunyai peran penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi ramah lingkungan di Indonesia. Untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan, pemerintah menyediakan berbagai insentif. Anggaran sebesar Rp11,4 triliun dialokasikan untuk pemberian insentif PPN tahun 2025 bagi kendaraan listrik dan hybrid. Apa saja bentuk insentifnya? Simak pada infografik berikut!
Belanja sektor ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas belanja pemerintah pada APBN 2025. Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp144,6 triliun untuk mendukung program ketahanan pangan pada tahun 2025. Alokasi tesebut akan digunakan untuk berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kemana arah kebijakan pemerintah untuk mewujdkan tujuan tersebut? Simak pada infografik berikut! #DIPA2025 #APBN2025
Pemerintah telah resmi memperpanjang kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sampai akhir tahun 2025. Kebijakan yang telah berjalan sejak 7 tahun lalu ini merupakan bukti nyata negara hadir mendukung para pelaku usaha kecil untuk terus tumbuh dan berkontribusi pada ekonomi nasional. Bagaimana ketentuan syaratnya? Simak pada infografik berikut!
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang menjadi inti dari kemajuan bangsa. Pemerintah menganggarkan #UangKita tahun 2025 sebesar Rp21,2 T untuk stimulus mempertahankan daya beli dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Akan digunakan untuk apa saja? Simak infografik berikut!